Jumat, 14 Juli 2017

Sekjen PAN soal diminta keluar koalisi: Mas Hasto sudah klarifikasi


Satudarahku - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, Revisi UU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas. Bahkan Hasto menyatakan kalau beda sikap, lebih baik keluar dari partai koalisi pendukung Presiden Jokowi.

Namun pernyataan Hasto dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Eddy menegaskan, bukan itu yang dikatakan oleh Hasto. Bahkan menurut dia, Hasto dan pihaknya sudah kontak langsung untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"Enggak begitu, enggak begitu, tidak ada perkataan bahwa kalau beda pendapat keluar, saya sudah bicara, pokoknya apa yang disampaikan oleh mas Hasto tidak tersampaikan, tidak seperti itu, sudah diklarifikasi ke kami," kata Eddy saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/7).

Eddy menegaskan, hubungan PDIP dan PAN termasuk dengan partai pendukung pemerintah baik-baik saja. Menurut dia, berbeda pendapat dalam politik adalah hal yang biasa saja.

"Kita sudah komunikasi dan sudah clear, di antara PAN dengan mas Hasto ini, tidak ada apa-apa," kata Eddy.

Dia juga membantah bahwa PAN selalu membandel dari keputusan partai pendukung koalisi pemerintah. Termasuk soal keputusan presidential threshold dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas di DPR, Eddy mengatakan, PAN masih terbuka untuk membahas.

"Pokoknya kita terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut, masalaah presidential threshold merupakan hal yang signifikan, tapi bukan penentu," tutup Eddy.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan, partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pmerintahan sekalipun. Kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya terhadap pemerintahan maupun di luar pemerintahan akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas," tegasnya.

Soal kemungkinan kader PAN dirombak karena kerap beda sikap, Hasto menyebut urusan itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Hanya saja, Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan dukungan kabinet yang solid dan profesional.

"Tentu saja presiden memerlukan dukungan kabinet yang solid, memerlukan dukungan kabinet yang betul betul profesional, dan memerlukan komitmen parpol yang sudah menyatakan dukungannya pada pemerintah, sikap inilah yang dipengang pak Jokowi," pungkasnya.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent