Rabu, 12 Juli 2017

Putusan MK jadi momen tepat KPU revisi aturan yang dipaksakan DPR


Satudarahku - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai keputusan MK atas peninjauan kembali pasal 9 huruf a UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi momentum yang tepat bagi KPU untuk merevisi sejumlah aturan dalam PKPU yang dinilai dipaksakan oleh DPR. Sebab pembuatan Peraturan KPU (PKPU) sebelumnya dianggap sarat akan muatan poltik.

"Dulu peraturan yang dipaksakan oleh DPR karena ada kepentingan dari sekelompok elite politik," kata Fadli di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Misalnya lanjut Fadli, tentang aturan yang memperbolehkan seseorang yang berstatus terpidana percobaan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada. Pada dasarnya saat proses pembuatan aturan tersebut KPU menolak.

Namun adanya aturan konsultasi dalam pembuatan PKPU bersama DPR yang di dalamnya memuat kesimpulan PT mengikat maka aturan tersebut disahkan.

"KPU pada dasarnya dari proses pembahasan yang kita ikuti pada dasarnya tidak setuju dengan ketentuan itu tapi kan terkekang dengan frasa yang mengikat itu," ujar Fadli.

Untuk itu Fadli menilai putusan MK bisa menjadi landasan KPU untuk mengubah aturan-aturan yang berpotensi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Momentum putusan MK ini sebetulnya menjadi alas pijak yang baik untuk memperbaiki seluruh peraturan-peraturan KPU yang kemudian pertama berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," kata dia.

Dia juga menilai aturan dalam PKPU yang disusun bersama DPR sebetulnya diisi dengan kepentingan elit politik. Sehingga merusak kemandirian KPU dalam menyusun peraturan.

Selai itu, momentum ini juga menjadi waktu yang tepat untuk KPU dalam membuat peraturan KPU untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sehingga tak ada lagi kesempatan bagi DPR untuk memaksakan beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Agar tidak ada lagi ruang bagi DPR bagi pemerintah untuk memaksa KPU memasukkan poin-poin yang sebetulnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan apalagi membelenggu KPU dengan dengan kepentingan politik yang sebetulnya itu tidak diperbolehkan dari kemandirian KPU," tutup Fadli.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent