Jumat, 21 Juli 2017

Mendagri tegaskan UU Pemilu sah dan konstitusional


Satudarahku - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penggunaan ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu yang baru diputuskan DPR sah secara konstitusional. Namun, Tjahjo mempersilakan pihak yang tidak puas dengan keputusan paripurna untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berkaitan dengan presidential threshold itu adalah konstitusional. Baik itu mencermati UUD 1945 atau dua keputusan MK. Soal nanti akan ada elemen masyarakat atau anggota partai politik yang tidak puas, ya silakan, ada mekanismenya, lewat MK," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Tjahjo menuturkan, gugatan uji materi yang bakal dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap langkah KPU menyiapkan peraturan KPU (PKPU). Dengan disahkannya UU Pemilu, KPU telah memiliki rujukan yang sah untuk membuat regulasi turunan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

"Peraturan KPU dan Bawaslu adalah UU yang sudah disahkan antara pemerintah dan DPR pada paripurna tengah malam ini. Jadi PKPU dasarnya merujuk dari pasal-pasal, bab-bab yang ada di UU yang sudah dibahas selama 9 bulan dan diputuskan hari ini," terangnya.

Kemudian, pengesahan itu juga menghindarkan kesan DPR dan Pemerintah menghambat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Sebab, Pansus RUU Pemilu DPR telah menghabiskan waktu selama 9 bulan dan 67 kali rapat untuk membahas regulasi tersebut.

"Yang penting malam hari ini pemerintah bersama DPR menyelesaikan UU ini, sehingga tidak menjadi opini bahwa DPR dan pemerintah menghambat pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak yang KPU harus mempersiapkan pada awal Agustus persiapan PKPU maupun tahapan-tahapannya," pungkasnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya akan menggugat UU Pemilu yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi. Rapat paripurna telah mengesahkan secara aklamasi RUU Pemilu menjadi UU Kamis malam.

"Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh termasuk melakukan RUU ini di MK," kata Fadli.

Fadli menilai UU Pemilu yang baru disahkan tidak bertentangan dengan putusan MK karena menerapkan presidential threshold 20 persen. Menurutnya, putusan MK telah menyatakan Pemilu 2019 digelar serentak sehingga penggunaan ambang batas tidak lagi berlaku.

"Kita kan mengacu pada keputusan MK sendiri karena keputusan itu pemilu itu serentak. Keserentakan itu menurut para ketua MK baik Hamdan Zoelva maupun Mahfud MD demikian tidak ada lagi PT," tegasnya.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent