Selasa, 11 Juli 2017

Ketua KPU lega rapat konsultasi dengan DPR tak mengikat


Satudarahku - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku lega dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Arief menegaskan, semua pihak harus menghormati putusan MK itu.

Lewat putusannya, MK menyatakan hasil dari rapat konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR tidak berlaku mengikat.

"Ya ini kan putusan yang harus dihormati oleh siapa pun, dijalankan oleh siapa pun. Kalau lega kan semua lega, karena semua sudah bisa menerima. Saya pikir ini bukan sesuatu yang luar biasa, bisa diterima oleh siapa pun," kata Arief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

DPR menyebut, meskipun MK menghapus frasa soal rapat konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), namun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU tetap mengikat. Arief menilai, RDP memiliki orientasi berbeda dengan rapat konsultasi.

Menurutnya, dalam RDP, KPU diundang oleh DPR sebagai mitra kerja. Sementara, dalam rapat konsultasi, KPU mengajukan draf Peraturan KPU untuk dikonsultasikan dengan DPR.

"Enggak apa-apa, yang harus dipahami juga oleh teman-teman, ada dua yang arahnya sebenarnya agak berbeda. Kalau RDP, itu kan kami diundang oleh DPR untuk menghadiri RDP. Tapi kalau rapat konsultasi kami mengajukan draf PKPU untuk dikonsultasikan," tegasnya.

Arief menyadari, kesimpulan RDP memang mengikat kepada semua mitra kerja DPR. Akan tetapi, kata dia, RDP mencakup banyak hal tidak hanya soal PKPU, semisal anggaran dan program kerja.

"Misalnya KPU diundang untuk membahas tentang bagaimana strategi atau kebijakan dalam sebuah hal, beda. Tapi kalau rapat konsultasi yang awalnya itu, khusus dalam membuat PKPU, namanya konsultasi. Tapi kalau RDP kan bisa sama saja. KPU bisa diundang dalam membahas apa pun," sambungnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan uji materi ketentuan Pasal 9 UU Pilkada.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Senin (10/7).

Amar putusan Mahkamah menyebutkan bahwa Pasal 9 huruf a UU Pilkada sepanjang frasa "...yang keputusannya bersifat mengikat", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun ketentuan tersebut mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan KPU.

Mahkamah dalam pertimbangannya kemudian menyebutkan bahwa "...yang keputusannya bersifat mengikat" telah menghalangi KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis.

"Sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU," ujar Hakim Konstitusi.

Hal ini kemudian dinilai Mahkamah dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU.

Frasa "...yang keputusannya bersifat mengikat" secara teknis perundang-undangan dinilai Mahkamah menjadi berlebihan, karena tanpa frasa tersebut KPU akan tetap melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi atau forum dengar pendapat.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent