Minggu, 16 Juli 2017

Kapolri kantongi data ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45



PERISTIWA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku telah mengantongi data ormas-ormas yang diduga bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Namun Tito menolak menyebutkan ormas yang dimaksud. Data tersebut telah disampaikan ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

"Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko," kata Tito usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).

Ormas tersebut tidak serta merta bisa langsung dibubarkan. Langkah pembubaran ormas perlu dikoordinasikan oleh sejumlah lembaga negara terkait. Mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.

"Baru kita ambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan sesuai aturan itu. Tapi saya pikir pembubaran ormas bertentangan dengan pancasila, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Pro dan kontra itu biasa, tapi kalau sudah bicara Pancasila, NKRI, apapun harus kita hadapi," tegasnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyadari saat ini nilai-nilai Pancasila cenderung terlupakan dan tergerus dengan ideologi-ideologi baru yang bermunculan.

"Baik liberal demokrasi, yang belum tentu cocok dengan Indonesia. Atau ideologi-ideologi radikal dan ideologi kekinian yang tidak cocok dengan Indonesia dengan kondisi saat ini," ucapnya.


SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent