Jumat, 23 Juni 2017

Strategi Yusril damaikan Rizieq dengan pemerintah


Satudarahku - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra diminta Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mewakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dalam upaya rekonsiliasi dengan pemerintah. Gayung bersambut, politisi PBB itu langsung menyusun rencana.

Yusril menyambut baik tawaran dari Rizieq untuk menjadi perwakilan GNPF MUI. Terutama untuk meluruskan adanya pandangan negatif pemerintah kepada sejumlah pihak, bahkan ada yang dituding ingin melakukan makar.

"Saya di sini berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," katanya di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6).

Dia mengungkapkan, tidak akan memihak kepada siapapun dalam forum rekonsiliasi. Bahkan, Guru Besar Ilmu Hukum ini siap membuat formula yang dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.

"Dalam formula rekonsiliasi yang ada dalam pikiran saya, saya berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya," jelasnya.

Yusril mengaku telah menawarkan tiga formula perdamaian kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Tiga formula tersebut adalah penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan, deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan abolisi atau penghapusan tuntutan pidana dari kepala negara.

"Saya berpendapat bahwa sebenarnya abolisi merupakan cara yang paling baik dilakukan dan ini tidak mempermalukan segala pihak. Artinya polisi sudah melakukan tugasnya melakukan langkah preventif, kalau SP3 berarti polisi salah tangkap karena alat bukti tidak cukup," ujarnya.

Dia mengungkapkan, ada tahapan sebelum rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi terealisasi. Terlebih, bilamana pihak Kepolisian yakin memiliki alat bukti dalam kasus chat pornografi.

"Tapi kalau abolisi polisi berkeyakinan alat bukti cukup tapi presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka malah keluarkan abolisi. Dengan abolisi ini kemudian disusul dengan rekonsiliasi, jadi tahapan tidak sekaligus rekonsiliasi," jelasnya.

Yusril menyarankan pada pemerintah agar mengambil langkah abolisi kemudian melakukan rekonsiliasi. Tujuannya agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan persoalan beban politik bisa dikurangi pemerintah.

"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu bagi saya tidak ada masalah, saya kan berada di tengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah saya berada di tengah-tengah," ungkapnya.

"Saya hanya memikirkan bangsa dan negara kita jangan terus mengalami keterpurukan, maka itu lakukan langkah rekonsiliasi. Kalau pemerintah tidak mau kan bukan tanggung jawab saya kalau terjadi apa apa di kemudian hari," tutupnya.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent