Minggu, 25 Juni 2017

Polri tepis penetapan tersangka Hary Tanoe bermuatan politis


Satudarahku - Mabes Polri telah menetapkan bos MNC Group Hary Tanoesoedibjotersangka kasus SMS bernada ancaman ke jaksa Yulianto. Saat ini kuasa Hukum HT, sapaan Hary Tanoe, akan mempertimbangkan mengajukan praperadilan terkait penetapan kliennya sebagai tersangaka.

Kepala Devisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan polisi siap menghadapi praperadilan HT.

"Penyidik meyakini kuat (melanggar) UU ITE. Enggak masalah itu memang hak dia. Enggak ada masalah semua sesuai prosedur," ujar Setyo di Mabes Polri, Sabtu (24/6).

Terkait proses penyidikan kasus tersebut, Setyo mengaku pihaknya akan melibatkan ahli bahasa sebagai rekomendasi apakah SMS tersebut bernada ancaman atau tidak. "Pastilah kita berusaha semaksimal mungkin dengan scientific invetigastion, artinya kita mengundang ahli untuk diminta keterangannya, cek barang bukti," jelasnya.

Selain itu, Setyo menepis anggapan jika penetapan tersangka sarat muatan politis. Penyidik mempunyai cukup bukti untuk menaikkan status HT menjadi tersangka.

"Kita tidak melihat politik atau tidak politik tapi yang penting penyidik melihat ada bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP kita akan proses," pungkasnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan status hukum bos MNC Media Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka atas kasus SMS bernada ancaman terhadap Jaksa Yulianto. Peningkatan status itu tertera dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan ke Kejaksaan Agung.

Tim kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, Adidharma Wicaksono mengaku belum mengetahui bahwa kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia baru mengetahui kabar tersebut dari media massa. Tim kuasa hukum belum diberi tahu oleh polisi mengenai status hukum Hary Tanoe. Dia mengaku belum dipanggil oleh Hary Tanoe setelah penetapan tersangka oleh Polri.

"Saya belum bertemu juga dengan Pak HT. Belum dihubungi. Biasanya kami langsung rapat, tapi ini saya juga baru dengar dari teman-teman media," ujar Adi kepada merdeka.com, Jumat (23/6).

Dia memastikan bakal mengambil langkah hukum lanjutan untuk menyikapi penetapan tersangka terhadap kliennya. Terbuka kemungkinan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka. Sebab, menurutnya, kasus yang menjerat Ketua Umum Perindo ini terlalu dipaksakan.

"Kita sekarang belum langkah hukum selanjutnya. Tapi kita akan sikapi. Kalau sudah kami pelajari, pasti akan melakukan langkah hukum. Kalau dilihat, publik juga bisa lihat dan analisa, kasus ini dipaksakan dan janggal," tegasnya.

Dia menjelaskan, kejanggalan kasus dan penetapan tersangka sudah dirasakan sejak Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan pernyataan Hary Tanoe sebagai tersangka kasus SMS bernada ancaman. Padahal, penetapan tersangka merupakan ranah kepolisian. Padahal saat itu kepolisian justru menyatakan status Hary Tanoe belum tersangka.

"Kalau saya lihat dari kacamata saya sebagai advokat, ada proses yang dilampaui. Ini ranah kepolisian, harusnya disampaikan polisi. Kenapa ada perbedaan setelah Jaksa Agung keluarkan pernyataan ada SPDP. Harusnya hari itu juga surat SPDP ada," ucapnya.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent