Sabtu, 10 Juni 2017

Operasi senyap KPK di pesta perpisahan Kejati Bengkulu


PERISTIWA - Suasana pesta merayakan sekaligus perpisahan Kejati Bengkulu Sendjun Manulang yang pindah tugas, digelar di restoran di The View Resto di Pantai Panjang, Bengkulu, Kamis (8/6) malam, mendadak senyap. Belasan orang memakai rompi putih bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangsek masuk hingga membuat acara yang dihadiri pejabat hingga staf Kejati Bengkulu itu berhenti sejenak.

Kehadiran belasan tim penyidik KPK itu sontak membuat para peserta bengong. Terlebih, para penyidik lembaga antirasuah tersebut mencari Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati Bengkulu, Parlin Purba.

Tiga orang akhirnya dibawa tim penyidik KPK dalam operasi senyap itu. Ketiganya adalah Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.

Penangkapan ketiganya terkait kasus dugaan korupsi yang sedang ditelusuri Parlin Purba. Setelah sempat diamankan ke Mapolda Bengkulu, ketiganya dibawa ke markas KPK di Jakarta, Jumat (9/6) dini hari.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, operasi tangkap tangan bermula saat tim penyidik KPK menerima informasi dari masyarakat mengenai akan terjadi transaksi penyerahan uang dari Amin Anwari dan Murni Suhardi ke Parlin Purba. Tim penyidik KPK kemudian bergerak ke restoran di The View Resto di Pantai Panjang, yang kebetulan menjadi tempat ketiganya berada.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara, ditemukan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara," ujar Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (9/6) malam.

Petugas KPK juga menemukan barang bukti suap berupa uang Rp 10 juta dalam pecahan Rp 100.000 yang dibungkus amplop cokelat dalam operasi tangkap tangan itu. Uang yang berasal dari Murni tersebut diberikan kepada Parlin melalui Amin. Uang tersebut diduga diberikan kepada Parlin untuk mengatur agar kasus dugaan korupsi yang terkait proyek pembangunan irigasi di Bengkulu, tidak sampai ditangani Kejaksaan Tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Diindikasikan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, diduga PP sudah menerima Rp 150 juta dari proyek yang berbeda di Bengkulu," kata Basaria.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus yang ditangani oleh Parlin masih dalam tahap proses penyelidikan dengan total proyek senilai Rp 90 miliar. Namun Alex tidak menyebutkan komitmen fee yang dijanjikan Amin Anwar selaku pejabat pembuat komitmen Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam kongkalikong tersebut.

"Kita masih akan melakukan pendalaman," kata dia.

Atas perbuatannya Parlin selaku penerima suap disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni Amin dan Murni sebagai pemberi suap disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent