Rabu, 10 Mei 2017

Fadli Zon sebut bisa saja ada tekanan ke hakim sebelum vonis Ahok


PERISTIWA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga ada tekanan yang dilakukan dua kubu yakni kubu yang pro maupun kontra terhadap Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) terhadap hakim sebelum memutuskan vonis kasus penistaan agama. Sebab, vonis 2 tahun penjara yang diputuskan hakim kepada Ahok jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa.

"Hakim itu mendapat tekanan mungkin bisa saja dari kedua belah pihak. Tekanan itu apa? Bisa saja lobi atau menyampaikan fakta pendapat dan sebagainya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).

Kendati demikian, Fadli menilai putusan vonis yang diberikan hakim telah sesuai fakta hukum dan yurisprudensi kasus penistaan agama. Sebab, di kasus-kasus serupa, biasanya hakim memberikan vonis lebih berat dari yang diterima Ahok.

"Hakim menurut saya mengambil jalan sesuai fakta hukum juga sesuai UU dan ketentuan ada, mungkin yurisprudensi. Kasus sebelumnya kan berat, saya kira harus jadi pelajaran bagi siapapun tak boleh menodai agama apapun. Tak boleh agama dinistakan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengimbau semua pihak bisa menerima putusan vonis tersebut dengan lapang dada. Harapannya, dinamika politik di ibu kota bisa segera reda pasca vonis yang dijatuhkan hakim.

"Hakim berani beranjak ke hukum meskipun ada yang mengatakan 5 tahun, keputusan itu bijak kalau kita hargai proses hukum harus terima dengan lapang dada," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Majelis Hakim Dwiarso saat membacakan putusannya, Selasa (9/5).

Selanjutnya, kata dia, memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor satu dan seterusnya dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor satu dan seterusnya, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Ahok sendiri telah dipindahkan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua. Pemindahan Ahok ke Rutan Mako Brimob atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM.



SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent