Rabu, 10 Mei 2017

Dikritik mau bubarkan HTI tanpa peringatan, ini respons Wiranto


PERISTIWA - Rencana pemerintah ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapatkan kritik karena tak terlebih dahulu melontarkan peringatan. Menko Polhukam Wiranto enggan menanggapi kritik tersebut. Dia hanya menegaskan usulan pembubaran HTI tak ada aturan yang dilanggar.

"Kita selalu melakukan langkah langkah upaya yang bertumpu pada hukum. Hukum tidak linier banyak hal yang dapat dilakukan oleh hukum itu sendiri," kata Wiranto di Kantornya, Rabu (10/5).

Wiranto berharap semua pihak tak memperkeruh niatan pemerintah membubarkan HTI. Dia meminta semua pihak menunggu langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah terkait pembubaran. Masyarakat diminta pula untuk tak menebak-nebak ada alasan lain terhadap pembubaran HTI.

"Masyarakat tidak perlu resah tidak perlu melakukan satu perkiraan-perkiraan yang barangkali justru mengeruhkan suasana," ujarnya.

Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai pemerintah telah mengesampingkan prosedur dan substansi dalam membubarkan HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara yang berlandaskan Pancasila.

Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dulu melayangkan surat peringatan hingga tiga kali ke HTI sebelum melakukan pembubaran. Selain itu, anggapan atau penilaian bahwa HTI anti-Pancasila harus dibuktikan di pengadilan.

"Pada ukuran yang mana ormas tersebut anti-Pancasila harus dibuktikan di pengadilan. Kita tidak melihat ini. Jadi cacat prosedur dan cacat substansi," kata Fadli di Gedung DPR, Selasa (9/5).



SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent