Selasa, 16 Mei 2017

Babak baru kisruh PPP


Satudarahku - Kisruh internal dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini belum juga kunjung reda. Justru, kisruh di partai berlambang Kabah ini masuk babak baru.

Awalnya, Majelis Penyelamat Partai (MPP) yang anggotanya dari PPP kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz sepakat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan para alim ulama guna menyelesaikan masalah internal PPP. Rencananya, Munas akan digelar 23-24 Mei 2017.

"Tiga tahun tergadai persoalan yang melahirkan masalah kontra produktif memutuskan untuk menyelamatkan PPP dari kepunahan. Oleh karena itu, kita perlu arahan dari ulama bekas pendiri partai musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Munas. Pertama, pertanggungjawaban dari Ketua Umum PPP muktamar versi Jakarta Djan Faridz dan juga Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atas konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Kedua, terkait komunikasi dengan pemerintah Jokowi-JK. Ketiga, rekomendasi ulama pendiri partai.

Anggota Majelis Tinggi PPP, Zarkasih Nur menegaskan dibentuknya tim penyelamat bukan membuat partainya terbelah menjadi tiga kubu. Majelis berisi para senior PPP juga tidak menghendaki digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

"Kami hindari terbentuknya kekuatan ketiga, karena kalau itu terjadi maka PPP bukan bertambah kuat namun bisa semakin hancur," kata Zarkasih saat dihubungi, Senin (15/5).

Zarkasih menyebut Majelis Tinggi PPP telah menggelar rapat membahas terbentuknya Majelis Penyelamat PPP (MP-PPP) pada Sabtu pekan lalu. Majelis Penyelamat PPP dibentuk atas dasar keprihatinan dan teguran dari para ulama terkait kondisi partai.

Zarkasih membantah pembentukan Majelis Penyelamat sebagai poros ketiga di PPP. Tujuan pembentukan Majelis Penyelamat adalah untuk menyatukan dua kekuatan yaitu kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz. Oleh karenanya, dia mengklaim forum tersebut berujung pada Munaslub untuk mencari pemimpin baru di luar Romi dan Djan.

Sedangkan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy mencibir dan mempertanyakan niatan Munas tersebut apabila bertujuan untuk mencari damai antara dua kubu. Sebab, kata dia, PPP telah menyelenggarakan Munas Islah beberapa waktu lalu yang menetapkannya sebagai Ketua Umum dan menurutnya saat ini PPP yang dipimpinnya telah mengakomodir kader dari kubu Djan Faridz.

"Kalau saya melihat ini kan hal yang saya katakan lucu saja karena kan kalau dilihat yang melakukan konferensi pers, saudara Lulung, saudara Usama. Dua-duanya calon ketua umum waktu Muktamar Pondok Gede. Ngapain bikin acara. Jadi jangan terlalu kelihatan lah, malu-maluin," kata Romi usai menghadiri pelantikan Gubernur di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/5).

Romi mengendus Munas Ulama diprakarsai Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dan Abraham Lunggana (Lulung) yang hadir dalam konferensi pers pengumuman Munas Alim Ulama. Keduanya, lanjut Romi, pernah ingin maju sebagai calon Ketua Umum Pada Muktamar di Pondok Gede, Jakarta. Sehingga, Romi mencium gelagat keduanya bukan untuk mempersatukan dua kubu di PPP.

Menurut Romi, pihaknya pada prinsipnya menghargai tujuan Munas Ulama tersebut apabila bertujuan untuk benar-benar dapat menjadi jalan bagi dua kubu bersatu. Namun, dia mempertanyakan siapa pihak yang akan menyelenggarakannya. Terkait, Majelis Penyelamat Partai yang ingin menggelar Munas, Romi menyebutkan Majelis itu tak terdaftar dalam struktur partai.

"Jadi saya tidak mengenali lembaga lain," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Majelis Penyelamat Partai menggunakan momentum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Munas yang digagas Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dianggapnya tidak etis.

Arsul menyebut organisasi Parmusi telah menjadi organisasi terbuka sejak penyelenggaraan Muktamar di Batam. Dengan kata lain, Parmusi memang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi ke partai politik termasuk PPP.

Hal ini dikarenakan, Usamah bukan lagi kader partai berlambang Kabah sejak mantan Ketum PPP Hamzah Haz dilantik menjadi Wakil Presiden pada 2001 silam. Sejak saat itu, Usamah diketahui menjadi kader Demokrat dan menjadi Ketua DPW Partai Demokrat Banten.

Menurut Arsul, Muktamar Luar Biasa tidak bisa sembarangan dilakukan. Majelis harus berkomunikasi dengan pengurus DPW dan DPC PPP. Sebab, Muktamar Luar Biasa baru bisa digelar apabila mendapat usulan dari 2/3 DPW dan 2/3 DPC. Jika usulan tersebut tidak diajukan melalui DPW dan DPC PPP, maka kegiatan Muktamar Luar Biasa akan menjadi masalah.

"Mereka harus bicara dengan DPW DPC eh gua punya gagasan kayak begini, kalau 2/3 DPW dan 2/3 DPC setuju terjadi lah itu," kata Arsul.

SATUDARAHKU

SATUDARAHKU.COM Situs Berita Hari Ini Indonesia Yang Memberikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Setiap harinya . Seputar Berita Politik, Bisnis, Dan Gosip Terkini Secara Akurat

Recent